JDIH Kementerian Kesehatan
Regulasi

Dasar Hukum Penyelenggaraan JDIH Kementerian Kesehatan

Halaman ini memuat ringkasan landasan regulasi yang menjadi pijakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kesehatan, termasuk kebijakan nasional, pedoman pengelolaan dokumentasi hukum, serta standar layanan informasi.

Lihat Daftar Regulasi Kembali
Ilustrasi dasar hukum dan regulasi kesehatan

Ruang Lingkup

Dasar hukum berikut mengatur tata kelola dokumentasi dan informasi hukum, penyelenggaraan layanan informasi publik, serta standar pembentukan dan harmonisasi peraturan di lingkungan sektor kesehatan. Dokumen yang tercantum merupakan rujukan untuk memastikan bahwa pengelolaan JDIH berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan mudah diakses.

Kebijakan Umum JDIH

Kerangka kebijakan nasional terkait penyelenggaraan JDIH dan penguatan jaringan dokumentasi hukum.

Pengelolaan Dokumen Hukum

Standar metadata, digitalisasi, klasifikasi, pemutakhiran status (berlaku/diubah/dicabut), dan interoperabilitas.

Layanan Informasi Publik

Ketentuan aksesibilitas, keterbukaan informasi, dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Pembentukan Peraturan

Ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, dan dokumentasi perubahannya.

Daftar Regulasi Inti

Berikut daftar regulasi inti yang menjadi rujukan penyelenggaraan JDIH Kemkes. Silakan ganti tautan “#” dengan URL dokumen resmi (PDF/halaman peraturan).

  1. Kebijakan nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  2. Pedoman pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah
  3. Ketentuan layanan informasi publik lembaga pemerintah
  4. Pedoman pembentukan & harmonisasi peraturan perundang-undangan
  5. Regulasi internal Kementerian Kesehatan terkait pengelolaan JDIH

Pembaruan & Validasi

Daftar dasar hukum akan diperbarui secara berkala. Pastikan mengacu pada sumber resmi (lembaran negara, berita negara, atau kanal regulasi pemerintah) untuk memastikan versi terbaru dan status berlakunya suatu peraturan.